Rakyat Bukan Massa Demokrasi

Musim Pemilukada sudah tiba. Hampir semua daerah di Indonesia menyelenggarakannya. Pemilu selain diperuntukkan sebagai ajang kontestasi pemimpin, juga disebut sebagai ‘Pesta Demokrasi’. Dalam Pemilu, rakyat selalu dijunjung-junjung dan dipertuankan oleh semua calon pemimpin. Namun, bagaimana keadaan sebenarnya?

Yang tak pernah kita sadari selama ini bahwa rakyat sebetulnya tidak pernah diposisikan benar-benar sebagai pelaku utama demokrasi. Terutama dalam Pemilu, amatlah nyata jika rakyat sesungguhnya hanya diartikan sebagai ‘massa’ dan ‘kerumunan’. Dari tahun ke tahun segala ajang berlabel demokrasi selalu menempatkan rakyat hanya sebagai massa, bukan pelaku utama.

Massa rakyat amat mudah dimobilisasi dan diperalat oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk mendukung maupun menentang calon atau parpol tertentu. Bahkan massa rakyat amat bersedia untuk melanggengkan satu penguasa tertentu yang sebetulnya jelas-jelas menggembosi daya hidup rakyat itu sendiri. Hal ini terjadi lantaran kesadaran dan pengetahuan suatu massa rakyat amatlah komunal. Terutama sekali jika yang berbicara adalah uang, alias money politics. Kala Pemilu tiba, rumah dan kampung kita adalah daerah invasinya ‘Serangan Fajar Dua Puluh Ribu Rupiah’ serta ‘Sembako Berkartu Nama’. Hal demikian semakin memperparah kesadaran rakyat berdemokrasi.

Selain itu, massa rakyat yang tidak punya kemampuan untuk menilai sendiri calon pemimpinnya, akan sangat mudah dikibuli lewat pencitraan calon pemimpin yang dibikin sedemikian kinclong. Jika sudah demikian, maka semakin mudah tugas para politisi maupun parpol untuk menjadikan rakyat sebagai mesin suara yang sewaktu-waktu bisa digerakkan untuk tujuan-tujuan yang jauh dari kata demokratis. Kerusuhan di Kabupaten Mojokerto yang mencoreng muka Jawa Timur kemarin hanyalah contoh kecil. Hal serupa banyak terjadi di seluruh pelosok negeri. Hal ini menandakan massa rakyat memang amatlah mudah digenggam ekornya.

Maka mulai detik ini juga rakyat harus menolak dengan tegas untuk dijadikan massa demokrasi, entah itu massa suatu calon pemimpin ataupun parpol tertentu. Rakyat harus mulai menghidupkan kembali daya kritis dan kemampuan dialektikanya. Hal itu tentu tidak bertentangan dengan demokrasi, malah sikap demikianlah yang mendewasakan rakyat dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Artinya, rakyat harus memiliki kesadaran dan pengetahuan individu mengenai calon yang akan ia pilih sedetail-detailnya. Dan detail tersebut tak akan didapat dari pencitraan instan para calon pemimpin kala masa kampanye berlangsung.

Kedua, sudah waktunya bagi rakyat untuk mau dan berani berdialektika dengan calon pemimpin maupun parpol pengusungnya. Pemilu yang demokratis adalah saat dimana ada ruang terbuka bagi rakyat untuk menyampaikan segala uneg-unegnya secara langsung serta mendiskusikan rencana tindakan jangka pendek-menegah-panjang bersama-sama. Dan jika perlu, rakyat diberi hak penuh untuk menurunkan siapapun pemimpin yang dinilai gagal selama memimpin. Hal itu bisa dirancang bersama-sama dalam suatu kontrak politik yang sebenarnya adalah sarana paling efektif bagi kedua belah pihak untuk menyelenggarakan kehidupan yang adil.

Mungkin hal-hal diatas terlalu ‘ribet’, akan tetapi, apakah kita masih ingin berlama-lama hidup dalam angan-angan tentang keadilan dan ketentraman bersama?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 5 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: