Pemodal dan Petani

Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga termashur sebagai negara agraris dengan hasil pertaniannya yang melimpah. Hal tersebut dimungkinkan lantaran tanah di Indonesia relatif subur dan ideal untuk bertani. Namun ironisnya, nasib para petani di sini justru mengenaskan. Dari tahun ke tahun, nasib petani secara umum selalu dikategorikan ke dalam golongan masyarakat miskin dan tak berdaya. Petani identik dengan kesengsaraan, ketertindasan, ketertinggalan, dan keterbelakangan. Padahal, petani adalah pejuang pangan yang berada di garis paling depan dalam menentukan dan memastikan stok pangan suatu negara.

Petani kita berkutat pada persoalan-persoalan klasik seperti harga bibit yang mahal dan/atau langka, harga jual komoditi yang rendah, pengairan yang bermasalah, serangan berbagai macam hama yang menggila, serta rendahnya taraf hidup para petani dan keluarganya. Terlebih, nasib petani adalah jualan utama di setiap kontestasi pemimpin berbagai tingkatan yang selalu disusul dengan kebohongan dan pengingkaran janji.

Derita petani semakin sempurna tatkala mereka harus berhadapan muka secara langsung dengan kekuatan besar para pemodal tanpa pembelaan dari pemerintah. Sedikit menengok sejarah, dahulu di jaman penjajahan, para petani sengaja dihabisi oleh kekuatan Kolonial melalui serangkaian kebijakan paksa yang semena-mena dan tidak berperikemanusiaan. Di jaman Orde Baru, petani dimarjinalkan kalangan pemodal melalui cara-cara kekerasan dengan backing aparat keamanan. Dan di jaman Reformasi, nasib petani masihlah sama. Bedanya, para pemodal menyusupi pemerintahan dan merecoki proses penyusunan undang-undang hingga undang-undang yang dihasilkan sangat merugikan petani. Serikat Petani Indonesia menyatakan sedikitnya ada 23 undang-undang yang meminggirkan petani dan nelayan.

Jika sudah demikian, semakin jelaslah kecurigaan banyak kalangan bahwa negara ini sebetulnya dikuasai atau bahkan dimiliki oleh para pemodal. Para pemodal, selain dapat menyusupi pemerintahan, dengan kekuatan uang dan kekuatan lobi-lobi politiknya, mereka dapat pula menyusupi aparatur penegak hukum hingga upaya-upaya monopoli, cukongisasi, korporasi, dan konglomerasi dapat berjalan mulus tanpa hambatan. Para petani adalah salah satu korban nyatanya.

Maka diperlukan satu gerakan serentak dan terpadu untuk melawan upaya-upaya pengambilalihan kekuasaan negara atas segala aset alam dan manusianya dari tangan para pemodal yang menguntungkan dirinya sendiri. Dimulai dari merevisi serangkaian undang-undang yang tidak memihak petani, kemudian melakukan langkah-langkah inovatif demi kesejahteraan petani (misalnya penghapusan segala macam retribusi bagi petani, sebagaimana sudah dilakukan Menteri Perikanan dan Kelautan Ir. Fadel Muhammad, yang secara radikal menghapus segala macam retribusi untuk nelayan). Dan yang terpenting, ada upaya serius dari semua kalangan untuk membersihkan institusi penegak hukum dari tangan-tangan pemodal yang serakah. Kita harus optimis bahwa kita bisa!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 5 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: