Papua: Kau Termarjinalkan!

Panjang wilayah Indonesia kerapkali dilukiskan dengan kata-kata ‘Dari Sabang sampai Merauke…” Artinya, yang disebut Negara Indonesia itu membentang dari provinsi Aceh hingga nun jauh di timur, Papua. Namun, jika dikatakan Papua adalah bagian dari RI, mengapa dari dahulu Papua selalu dianaktirikan dalam segala hal?

Sejarah mencatat Papua bergabung dengan Indonesia 20 sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan sejak saat itu pula, perbedaan proses sejarah antara Indonesia dan Papua tak pernah dijelaskan secara tuntas. Hal inilah yang membuat penduduk asli Papua mempertanyakan eksistensi dan masa depan mereka di negeri ini. Maka lihatlah penduduk asli itu yang tak bisa berbuat apa-apa kala kekayaan bumi tanah mereka dieksploitasi habis-habisan. Dan, eksploitasi itu samasekali tidak memberikan kemakmuran pada mereka.

Segudang masalah di tanah saudara kita di Papua. Lihatlah tanah-tanah ulayat mereka yang lepas ke tangan pengusaha-pengusaha kelapa sawit yang membuat penduduk asli kehilangan basis ekonomi, bahkan basis eksistensial. Perkebunan-perkebunan tersebut tidak memberi banyak manfaat pada masyarakat Papua, bahkan malah menyingkirkan mereka. Komersialisasi hutan alam Papua dengan berbagai modus semakin menekan ruang kehidupan mereka sekaligus mengancam kelestarian hutan Papua yang luasnya mencapai 42,2 juta hektar. Bagaimana tidak, Foker Papua mencatat, pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) meningkat setiap waktu. Dari 21 pemegang HPH pada 1975-1990, kini sudah jauh meningkat menjadi 37 pemegang HPH pada kurun waktu 1996-2000. Hal-hal seperti inilah yang mampu memiskinkan penduduk asli Papua yang menggantungkan hidupnya dari pengusahaan tanah ulayat dan hutan oleh tangan mereka sendiri.

Soal pelanggaran HAM adalah soal lain. Penangkapan, penahanan, penyiksaan, kekerasan bahkan kekerasan dalam tahanan kerapkali terjadi di Papua. Lebih dari itu, pelanggaran HAM di Papua terjadi dalam ranah politik, ekonomi, sosial dan budaya. Semua ini terjadi lantaran stigmatisasi ‘SEPARATIS’ yang melekat erat di dahi para penduduk Papua. Teriakan-teriakan yang menuntut keadilan dan persamaan hak bagi semua warga negara direspon permerintah sebagai upaya-upaya separatisme Papua. Ya, pemerintah selalu curiga dan merasa terancam di tanah Papua hingga serangkaian konflik antara RI-Papua kerap terjadi. Kecurigaan itu pula yang melahirkan serangkaian tindakan kekerasan, penangkapan, dan intimidasi. Maka Organisasi Papua Merdeka (OPM) ditunjuk pemerintah sebagai biang kerok segala macam kasus kekerasan di Papua. Hingga pada 16 Desember lalu Polisi berhasil menewaskan tokoh OPM, Kelly Kwalik, yang selama ini dituding menjadi dalang atas kasus penculikan Tim Ekspedisi Lorentz ’95 tahun 1996 di Mapenduma serta rentetan kasus penembakan di jalur Kuala Kencana-Tembagapura. Lalu apa yang bisa dibanggakan aparat keamanan dari tewasnya Kwalik ini? Tidak ada! Sebab berbagai tuduhan yang selalu dikaitkan dengan Kwalik tidak pernah dibuktikan di Pengadilan. Bahkan asas praduga tak bersalahpun dilanggar.

Separatisme dan OPM adalah senjata paling ampuh bagi pemerintah untuk menjelaskan segala kesemerawutan di Papua sekaligus untuk menutupi kepengecutan pemerintah yang tak mampu memberdayakan, melindungi, serta membangun masyarakat Papua. Pemerintah juga tak mengakui semua kesalahannya dimasa lampau. Segala aspirasi rakyat Papua yang menolak diskriminasi selalu dianggap sebagai upaya-upaya separatisasi dari wilayah RI sehingga stigmatisasi atau pelabelan sepihak pemerintah atas penduduk Papua bak momok yang menakutkan. Tak jauh beda dengan stigmatisasi ‘PKI’ pada masa Orde Baru. Jika demikian pola hubungan antara RI dengan Papua, maka kita patut pesimis Papua tidak akan mampu keluar dari lingkaran kemarjinalan hidupnya. Dan stereotype bahwa Papua terbelakang, bodoh, dan miskin akan tetap diarahkan pada mereka.

Persoalan yang tak kalah peliknya adalah soal pembangunan di Papua. Tentu sangat bertolak belakang dengan yang terjadi di Jawa. Papua, tanah yang kaya raya itu, justru tertinggal dalam segala bidang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua adalah 63,41 atau naik sedikit dari IPM Papua tahun 2005 sebesar 62,1. itu tergolong dalam kategori menengah ke bawah. Papua bahkan menempati peringkat ke-33 dari 33 Provinsi di Indonesia. Semua ini bisa dijelaskan dengan melihat sikap tidak serius pemerintah dalam memajukan pembangunan di Papua. Lihatlah sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, Papua sungguh memprihatinkan. Alih-alih membangun infrakstruktur yang memadai, pemerintah justru mengambil langkah tak masuk akal dengan pembentukan komando daerah (Kodam) di Papua, seolah Papua kini sedang berada di wilayah konflik perang layaknya jalur Gaza. Padahal, yang seharusnya dilakukan pemerintah jika ditilik dari akal yang waras adalah menambah tenaga medis, dokter dan perawat, tenaga pendidikan, guru, serta pelayan-pelayan kepentingan publik, bukan malah menambah tenaga militer! Maka jangan heran jika rakyat Papua merasa begitu terasing di negeri sendiri, bahkan di tanah sendiri lantaran hak-hak dasar mereka diabaikan pemerintah pusat. Apa yang menandakan bahwa Papua bagian dari RI adalah pos-pos Polisi Republik Indonesia yang berada disana.

Memang pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Papua. Intinya, kebijakan tersebut disahkan untuk melindungi, memberdayakan, dan membangun keberpihakan terhadap masyarakat Papua. Namun, harapan masyarakat Papua pada kebijakan tersebut sia-sia. 10 tahun diundangkan, nilai-nilai dasar kebijakan itu belum juga terwujud secara optimal. Tengok saja pada pelanggaran HAM yang justru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Atau tengoklah kebijakan baru dari Jakarta yang justru mencederai, seperti pemekaran Provinsi yang melahirkan Irian Jaya Barat tahun 2003 dan peraturan tentang lambang-lambang daerah yang melukai perasaan rakyat Papua. Terlihat, apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah solusi yang tidak kreatif. Itu semua bisa dilihat dari cara pemerintah merespon aspirasi rakyat Papua, bagaimana pemerintah menanggapi (yang sebenarnya sudah mengakui) pelaksanaan pembangunan di Papua yang tidak memenuhi rasa keadilan, bagaimana pemanfaatan hasil alam Papua yang tidak digunakan secara optimal untuk mengangkat taraf hidup masyrakat asli. Itu semua adalah pembiaran yang dilakukan pemerintah!

Terlepas dari kasus pelanggaran HAM yang menggila di Papua, saudara kita disana juga masih bergelut dengan virus HIV/AIDS. Kondisi Papua sangat parah. HIV tidak hanya ada di kota-kota, tetapi juga merambah ke desa-desa. Penyebaran HIV terkait dengan praktik prostitusi, perdagangan perempuan, dan peredaran obat terlarang di wilayah eksploitasi tambang, hutan, perkebunan, dan perikanan. Seperti di daerah Paniai, hadirnya penambangan emas disana menarik juga hadirnya warung-warung karaoke, kios minuman keras, dan prostitusi. Progress dalam industrialisasi yang bertubi-tubi ini tidak dibarengi dengan adanya pemerintah dan pelayanan publik untuk mendampingi masyarakat Papua yang rawan terkena imbasnya.

Apa yang harus dilakukan pemerintah menurut saya adalah memperbaiki pola hubungan pemerintah dengan rakyat jelata dan pemimpin atau tokoh adat Papua serta Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sikap saling tidak percaya antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Pusat jangan bersikap sok selalu bisa mengatasi permasalahan daerah. Kita semua tahu, pola pemerintahan yang sentralistik tidak akan pernah berhasil. Maka biarkanlah masyarakat Papua menyuarakan hak-hak dan mengidentifikasi segala kepentingannya sendiri. Dan Pemerintah Pusat wajib melindungi hak-hak dasar mereka yang tercermin dalam aspirasi mereka. Jika demikian, maka stigmatisasi gelap bernama ‘separatis’ harus dienyahkan dari bumi Papua. Pemerintah harus pula mengakui kesalahannya di masa lalu demi terciptanya rekonsiliasi dengan Papua.

Disamping itu, hal yang paling dasar adalah penghapusan segala kebijakan dan pola aturan yang memarjinalkan Papua. Jangan sampai terjadi kekayaan yang dimiliki Papua justru memiskinkan mereka secara sistematis lantaran apa yang seharusnya menjadi hak mereka atas kekayaan tersebut justru diangkut ke Jakarta. Pemerintah tidak boleh abai lagi dalam menangani pengembangan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik serta pengembangan infrastruktur publik demi mobilitas dan pemberdayaan ekonomi rakyat Papua. Pemerintah juga wajib melindungi kekayaan tanah Papua, baik berupa tanah, tambang, perikanan, maupun perkebunan dari serobotan pihak-pihak luar ataupun pendatang yang merampas sumber hidup dan sumber penghidupan rakyat papua. Maka sudah semestinya pemberian ijin pengusahaan diperketat.

Disinilah kritik saya berikan, jika sekiranya pengurangan pemberian ijin pada pengusaha kekayaan alam itu justru menurunkan pendapatan daerah, saya rasa: WHY NOT! Sebab, apa artinya pendapatan daerah meningkat (yang kerapkali dijadikan kebanggaan daerah) namun masyarakatnya justru menderita. Maka menurut saya, majunya perekonomian Papua, harus dimulai dengan dibebaskannya lahan-lahan garapan penduduk asli Papua dari kepemilikan dan penguasaan pihak asing dan pendatang, juga penting untuk membangun infrasturktur yang menghubungkan desa ke desa, desa ke kota, lalu dibangunnya pula sarana pendidikan dan kesehatan yang wajar dan tentunya dengan disertai pengiriman tenaga medis dan pengajar. Pelayanan publik harus ditingkatkan dan segala macam upaya kekerasan dan penyiksaan harus dilenyapkan. Maka niscaya Papua benar-benar sudah menjadi bagian dari Indonesia! Oi!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 5 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: