Emansipasi Rakyat Miskin

Mendengar istilah ‘emansipasi’, pasti pikiran kita akan langsung menghubungkannya dengan kata ‘wanita’. Sebetulnya, emansipasi adalah kata netral yang tidak harus selalu dihubungkan dengan istilah gender semisal ‘wanita’. Emansipasi wanita memang perlu diperjuangkan, tetapi ada emansipasi lain yang perlu diperjuangkan; yakni emansipasi rakyat miskin.

Tentu istilah emansipasi rakyat miskin cukup asing di telinga kita. Padahal, problematika wanita belumlah apa-apa jika dibandingkan dengan penderitaan serius yang dialami rakyat miskin. Penderitaan rakyat miskin tidak mengenal gender atau jenis kelamin. Dan di negeri ini, emansipasi rakyat miskin masihlah sering disepelekan berbagai pihak.

Rakyat miskin Indonesia terjepit di segala lini kehidupan dan kerapkali dihadapmukakan dengan kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Hal itu semakin lengkap ketika penderitaan rakyat miskin dijadikan komoditi politik dari Pemilu ke Pemilu. Para calon penguasa selalu berjanji akan ‘memberdayakan’ rakyat miskin, seolah mereka adalah kumpulan manusia yang tidak berdaya. Padahal, daya hidup rakyat miskin Indonesia ini tergolong tinggi.

Yang membuat daya hidup rakyat miskin mati adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu merugikan serta sikap acuh tak acuh dari berbagai pihak. Di ranah pendidikan dan kesehatan misalnya, rakyat miskin Indonesia kesulitan mengaksesnya. Bagaimana tidak, pendidikan kita semakin hari semakin kapitalis dan rumah sakit semakin diskriminatif. Maka banyak anak orang miskin yang putus sekolah dan tak bisa berobat.

Rakyat miskin juga kesulitan untuk mendapatkan pinjaman uang dari Perbankan karena setumpuk alasan, maka banyak dari mereka yang lari kepada debt collector alias lintah darat dengan bunga melangit. Dan ketika mereka mencoba mengupayakan pekerjaan, misalnya menjadi PKL, maka ancaman penggusuran akan membayanginya. Ketika ingin berdagang dengan aman di tempat resmi, mereka tak mampu membayar sewa tempatnya yang mahal. Belum lagi kini ada invasi barang-barang impor dari China yang semakin menyesakkan iklim usaha rakyat miskin.

Ketika rakyat miskin putus asa dan terpaksa mencuri, maka ia bisa memilih satu diantara beberapa kemungkinan ini: dihakimi massa, disiksa polisi, disidang tanpa pengacara, atau langsung mendekan di penjara plus bonus publikasi media massa. Padahal, mencuri demi sesuap nasi tentu berbeda dengan mencuri untuk memperkaya diri.

Masalah-masalah diatas hanyalah sekelumit contoh dari penderitaan rakyat miskin yang sudah sampai pada taraf la raiba fih, tidak ada keraguan akan deritanya. Maka mulai saat ini juga harus ada upaya-upaya serius dan terpadu bukan untuk mengatasi kemiskinan dan memberikan solusi jangka pendek seperti BLT. Akan tetapi, kebijakan pemerintah harus diarahkan pada perjuangan emansipasi rakyat miskin tanpa pandang bulu. Dan solusi paling mendesak yang harus segera dilaksanakan bagi rakyat miskin adalah; penggratisan biaya sekolah dan rumah sakit, pemberian kredit tanpa bunga, serta jaminan keamanan dan hukum, baik bagi rakyat miskin yang sedang bekerja secara informal, maupun bagi mereka yang ‘terjerembab’ ke dalam kriminalitas. Saya yakin, jika pemerintah serius, pasti akan ada jalan untuk memperjuangkan hak-hak dasar rakyat miskin tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 5 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: