Cara Mengatasi Kemalasan Anggota DPR

Apa jadinya jika kebanyakan wakil rakyat gemar membolos? Tentu proses legislasi tidak berjalan. Lihatlah betapa tak produktifnya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014. Dari 70 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2010, hanya lima yang selesai dibahas, atau dengan kata lain, belum ada satupun yang benar-benar tuntas. Hal ini disebabkan selalu kurangnya kuorum, baik pada saat pembukaan sidang maupun ketika sidang paripurna sebagai sidang tingkat tertinggi dari keputusan DPR digelar. Hal ini tentu terkesan sangat ‘kurang ajar’ bila menilik kerewelan mereka terdahulu soal peningkatan gaji, tunjangan, fasilitas, dan sebagainya. Kemalasan anggota DPR samasekali tidak akan menaikkan citra mereka di mata rakyat yang sudah bosan menyaksikan tingkah pola wakil rakyat selama ini.

Usul agar mereka yang malas diumumkan ke publik atau penerapan presensi anggota DPR berbasis teknologi fingerprint (sidik jari) sebenarnya sudah cukup baik. Namun, ada cara lain yang lebih sederhana dan murah yang bisa dipertimbangkan, yakni dengan memberlakukan sistem presensi ganda dan perhitungan absensi akumulatif.

Yang pertama, sistem presensi ganda adalah presensi yang dilakukan di awal dan akhir rapat/sidang. Agar dianggap tidak absen, seorang anggota DPR harus menandatangani kedua presensi itu. Jika hanya menandatangani satu presensi saja, misalnya yang awal saja dan setelah itu pergi, maka anggota dewan tersebut dianggap absen. Tentu saja sistem ini harus diawasi secara ketat oleh petugas presensi khusus, yang bila perlu bekerjasama dengan petugas keamanan agar tidak terjadi pelanggaran berupa titip absen atau meninggalkan sidang tanpa surat ijin tugas.

Kedua, sistem absensi berturut-turut yang diberlakukan DPR saat ini sangatlah tidak efektif. Seorang anggota dewan baru ditegur setelah absen tiga kali berturut-turut dan di-recall setelah absen enam kali berturut-turut. Kebijakan ini amat mudah diakali, sebab bisa saja seorang anggota dewan membolos selama dua hari berturut-turut kemudian masuk di hari ketiga atau membolos selama lima hari berturut-turut dan masuk pada hari keenam. Maka perlu diusulkan sistem perhitungan absensi akumulatif, yakni perhitungan jumlah total ketidakhadiran dengan batas yang ketat. Misalnya, dalam sebulan, anggota dewan yang total absennya mencapai dua kali, akan diperingati, sedang yang mencapai tiga kali, akan langsung di-recall. Itu artinya, dalam sebulan wakil rakyat hanya ‘diperbolehkan’ membolos sekali saja. Jika demikian, anggota dewan yang gemar membolos dan keluyuran akan berpikir dua kali untuk meneruskan kebiasaannya tersebut. Sebab bagaimanapun, sudah tak ada kepantasan sedikitpun dari para wakil rakyat yang terhormat itu untuk terus-menerus mengkhianati amanat rakyat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 5 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: